Oleh: Ajuldin Safi

(Direktur Eksekutif Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam HMI Cabang 2022-2023)

Gane Dalam, Halmahera Selatan. Peristiwa kecelakaan kerja fatal yang terjadi pada 20 Oktober 2026 dan merenggut nyawa seorang karyawan di PT GMM, perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Desa Gane Dalam, Kecamatan Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, merupakan tragedi kemanusiaan yang harus menjadi perhatian serius seluruh pihak.

Informasi yang disampaikan menyebutkan bahwa kecelakaan tersebut berkaitan dengan rem kendaraan yang mengalami blong. Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kelayakan kendaraan operasional, sistem pemeliharaan dan pemeriksaan teknis, pengawasan terhadap kendaraan pengangkut pekerja, serta efektivitas penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan perusahaan.

Dari perspektif Ilmu Manajemen, kecelakaan kerja tidak cukup dipandang sebagai persoalan teknis kendaraan semata. Peristiwa ini harus menjadi momentum untuk mengevaluasi apakah sistem manajemen perusahaan telah mampu mengidentifikasi, mengendalikan, dan mencegah risiko yang dapat mengancam keselamatan pekerja

Pertanyaan kritis yang harus dijawab ialah: apakah pemeriksaan kendaraan dilakukan secara konsisten? Apakah jadwal perawatan rem dipatuhi? Apakah pekerja diangkut menggunakan kendaraan yang memenuhi persyaratan keselamatan? Apakah pengawasan mampu menghentikan pengoperasian kendaraan yang tidak layak?

Apabila ditemukan bahwa prosedur pemeriksaan, pemeliharaan, atau pengawasan tidak dijalankan sebagaimana mestinya, persoalannya bukan lagi sekadar kerusakan kendaraan. Hal tersebut dapat menunjukkan kelemahan sistem pengendalian manajemen yang perlu dipertanggungjawabkan dan wajib diperbaiki.

Pertama, lemahnya manajemen risiko

Dalam manajemen risiko, potensi kegagalan rem seharusnya diidentifikasi sebagai bahaya serius, terutama pada kendaraan yang mengangkut pekerja. Risiko tersebut harus dinilai, dikendalikan, dan dipantau secara berkala. Jika risiko yang dapat diperkirakan tidak ditangani secara memadai, perusahaan perlu mengevaluasi efektivitas proses identifikasi dan pengendalian risikonya.

Kedua, pengawasan operasional yang harus diuji.

Sistem pengawasan tidak boleh berhenti pada laporan administratif atau tanda tangan pemeriksaan. Pengawasan harus memastikan bahwa kendaraan benar-benar layak digunakan, pengemudi memenuhi persyaratan, dan setiap temuan kerusakan ditindaklanjuti. Investigasi perlu menelusuri apakah ada tanda kerusakan sebelumnya, laporan yang diabaikan, atau kegagalan prosedur pemeriksaan

Ketiga, budaya keselamatan kerja harus menjadi prioritas.

Produktivitas dan target produksi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengoperasikan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan. Dalam manajemen yang bertanggung jawab, keselamatan pekerja merupakan bagian inti dari kinerja perusahaan, bukan sekadar kewajiban administratif atau formalitas untuk memenuhi aturan.

Keempat, tanggung jawab manajemen tidak boleh berhenti pada pekerja lapangan.

Evaluasi harus mencakup pengambilan keputusan, alokasi anggaran pemeliharaan, prosedur operasional, sistem pelaporan kerusakan, hingga pengawasan oleh pihak yang berwenang. Namun, tanggung jawab masing-masing pihak harus ditentukan berdasarkan bukti hasil investigasi, bukan melalui asumsi atau tuduhan sepihak

Tuntutan evaluasi dan pertanggungjawaban

Tragedi ini menuntut Dinas Ketenagakerjaan Halmahera Selatan untuk membuka ruang evaluasi secara serius, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dinas Ketenagakerjaan sebagai pihak yang berwenang untuk mengungkap penyebab kejadian serta menentukan tindakan korektif berdasarkan hasil investigasi.

Apabila ditemukan pelanggaran standar K3 atau kelalaian pihak Manajemen Perusahaan, tindakan harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, proses pemeriksaan harus tetap objektif agar kesimpulan dan pertanggungjawaban didasarkan pada bukti.

Keluarga korban juga harus memperoleh informasi yang jelas, pendampingan, serta pemenuhan hak dan kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku. Perlindungan terhadap keluarga korban tidak boleh berhenti pada ungkapan belasungkawa.

Penutup

Keselamatan kerja bukan sekadar dokumen, papan peringatan, atau prosedur administratif. Keselamatan harus hadir dalam setiap keputusan operasional, mulai dari pemeliharaan kendaraan hingga keputusan menghentikan aktivitas yang berbahaya.

Satu nyawa yang hilang merupakan kehilangan yang tidak dapat dinilai hanya dengan angka produktivitas dan keuntungan perusahaan. Karena itu, tragedi ini harus menjadi titik evaluasi nyata agar tidak ada pekerja lain yang menghadapi risiko serupa.

Keuntungan perusahaan tidak boleh dibangun di atas pengabaian keselamatan pekerja. Produksi harus berjalan, tetapi setiap pekerja harus memiliki hak untuk bekerja dan kembali ke rumah dengan selamat.

Reporter
Editor
Reporter
Reporter