Aliansi APOTIK Desak Pansus DPRD Halmahera Barat Tuntaskan Investigasi RSUD Jailolo Secara Transparan dan Profesional

Malutlink.com, Jailolo – Aliansi APOTIK menyoroti kinerja Panitia Khusus (Pansus) DPRD Halmahera Barat yang sedang melakukan penyelidikan terhadap tata kelola RSUD Jailolo. Hingga saat ini, proses kerja pansus dinilai belum menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam mengungkap berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik.

Aliansi APOTIK menilai masyarakat berhak memperoleh kepastian mengenai hasil investigasi terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Jailolo. Sejak awal pembentukan pansus, perhatian publik tertuju pada sejumlah persoalan, antara lain dugaan tingginya klaim BPJS, tunggakan iuran BPJS oleh Pemerintah Daerah, serta belum dilaksanakannya pemeriksaan keuangan BLUD oleh Inspektorat.

Menurut Aliansi APOTIK, pergantian Direktur RSUD Jailolo tidak boleh menghentikan atau mengalihkan proses pengungkapan berbagai dugaan persoalan yang muncul dalam pengelolaan rumah sakit. Seluruh proses investigasi harus tetap berjalan secara objektif, transparan, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Aliansi APOTIK juga mengingatkan komitmen yang telah disepakati dalam rapat dengar pendapat bersama Pansus DPRD Halmahera Barat pada 8 Juni 2026, yang menghasilkan tiga poin penting, yaitu:

1. Merekomendasikan evaluasi menyeluruh terhadap para dokter di lingkungan RSUD Jailolo.

2. Merekomendasikan pelaksanaan audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersama aparat penegak hukum yang berwenang.

3. Merekomendasikan evaluasi menyeluruh terhadap sistem manajemen dan tata kelola RSUD Jailolo.

Ketiga poin tersebut dinilai merupakan amanat masyarakat yang harus segera ditindaklanjuti sebagai langkah memperbaiki pelayanan kesehatan sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan rumah sakit.

Koordinator Aliansi APOTIK, Kapten Fai, menegaskan bahwa Pansus DPRD Halmahera Barat harus bekerja secara profesional, independen, dan berpegang pada fakta.

“Kami berharap Pansus DPRD Halmahera Barat menjalankan tugasnya secara profesional, independen, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan apa pun. Masyarakat menunggu hasil kerja yang mampu menjawab berbagai persoalan yang berkembang serta menghasilkan rekomendasi yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik,” ujar Kapten Fai.

Aliansi APOTIK menegaskan akan terus mengawal proses kerja pansus hingga seluruh hasil investigasi dan rekomendasi disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang adil menjadi syarat utama untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap tata kelola RSUD Jailolo dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.